5 Simple Statements About agus joko pramono Explained

5 Simple Statements About agus joko pramono Explained

Blog Article

Prabowo ikut menghadiri apel tersebut. Datang tak berselang lama bersama Jokowi, ia turut memantau barisan menggunakan mobil Maung berwarna hitam.

Although as the Board Member II, he undertook the point out economic management and accountability, particularly in the sector of economy and national progress organizing.

IDI's Board is composed of 10 users from diverse supreme audit establishments. Get to find out them far better within our "Meet up with the Board" sequence.

Strategi membangun koalisi itu, menurut Mietzner, berkaitan erat dengan hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet dan menunjuk menteri.

Buku ini telah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian, kami berharap siswa mampu berkompetisi di dunia kerja.

Agus bicara empat mata dengan Prabowo. Beredar isu, bahwa ia bakal dijadikan menteri Imigrasi di kabinet mendatang. Tapi ia tak mau mengkonfirmasi hal tersebut.

AHY mengajak seluruh kader Demokrat di seluruh wilayah Indonesia, untuk membuka lembaran baru ke depan.

Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.

All through his tenure, he also initiated the audit on the preparedness of Indonesian Governing administration’s implementation with the SDGs.

Organization risk management and provide chain administration: The mediating role of aggressive gain and decision making in enhancing firms functionality

The influence of strategic management accounting on strategic source chain by inner and exterior orientation

In addition, he has participated in numerous Global workshops and courses and has contributed as being a speaker in Intercontinental message boards, such as the United Nations meetings on SDGs and on the INTOSAI Congress.

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga read more yang independen dan profesional.